loading...
Raksasa teknologi China, Huawei, tegaskan memiliki kebijakan nol toleransi terhadap korupsi setelah dituduh terlibat skandal suap pada Parlemen Eropa. Foto/Ilustrasi dari Michael Tsang
JAKARTA - Raksasa teknologi China, Huawei, telah mengeluarkan pernyataan terkait tuduhan terlibat skandal suap pada Parlemen Eropa. Perusahaan ini menegaskan bahwa pihaknya memiliki kebijakan nol toleransi terhadap korupsi.
"Huawei menanggapi tuduhan ini dengan serius dan akan segera berkomunikasi dengan pihak investigasi untuk lebih memahami situasi. Huawei memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi atau pelanggaran lainnya, dan kami berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku setiap saat," bunyi pernyataan yang disampaikan juru bicara perusahaan tersebut, yang dikutip dari Politico.
Sebelumnya, diberitakan bahwa pusat kekuasaan Uni Eropa terguncang oleh skandal korupsi baru yang melibatkan raksasa teknologi China terseut dan Parlemen Eropa.
"Penyidik sedang menyelidiki dugaan korupsi aktif di dalam Parlemen Eropa," kata Kantor Kejaksaan Federal Belgia, yang menambahkan bahwa "dugaan penyuapan tersebut disebutkan telah menguntungkan Huawei."
Baca Juga: Huawei dan Jejak Pengaruh China di Jantung Demokrasi Eropa
Kasus ini mengingatkan pada skandal korupsi Qatargate tahun 2022, yang menyebabkan beberapa anggota legislatif ditangkap dan diselidiki. Kasus ini menghidupkan kembali kekhawatiran lama atas praktik lobi yang curang di Brussels—kali ini dengan perusahaan teknologi China sebagai pusat kasus tersebut.
Saluran berita investigasi Belanda Follow The Money dan publikasi Belgia Le Soir dan Knack adalah yang pertama melaporkan berita tersebut.
Apa Saja Tuduhannya?
Investigasi baru ini berfokus pada Huawei, raksasa teknologi China yang pernah menjadi pusat lobi di Eropa, serta pada Parlemen Eropa.
"Kasus yang sedang diselidiki termasuk remunerasi untuk menduduki jabatan politik, hadiah berlebihan seperti makanan dan biaya perjalanan, serta undangan rutin ke pertandingan sepak bola dengan tujuan untuk mempromosikan kepentingan komersial pribadi dalam konteks keputusan politik," kata pihak Kejaksaan Belgia dalam sebuah pernyataan.
Mereka mengatakan dugaan pelanggaran itu terjadi "secara teratur dan sangat rahasia dari tahun 2021 hingga saat ini."
