Tinjau Warga Perbatasan, Sekretaris BNPP RI Pastikan Program 15.000 RTLH Tepat Sasaran

2 hours ago 7

loading...

Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman meninjau rumah warga penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT. Foto/istimewa

NTT - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman meninjau langsung kondisi rumah warga penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perbatasan. Kunjungan ini untuk memastikan program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Dalam peninjauan tersebut, Komjen Pol. Makhruzi mendatangi rumah milik Yulian Hani, warga Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Yulian tinggal bersama suami dan satu anaknya di hunian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumah tersebut belum memiliki dinding permanen, pintu, maupun jendela. Untuk beristirahat, Yulian dan keluarganya hanya beralaskan tempat tidur kayu sederhana dan tikar, sementara bagian atap rumah masih menggunakan dahan pepohonan yang minim perlindungan dari cuaca.

Baca juga: Sekretaris BNPP: Pengelolaan Perbatasan Harus Seimbang antara Keamanan dan Kesejahteraan

Komjen Pol. Makhruzi menegaskan kehadirannya di lapangan merupakan bentuk komitmen BNPP RI dalam mengawal pelaksanaan program peningkatan kualitas RTLH, khususnya di wilayah perbatasan. Menurut dia, verifikasi faktual menjadi langkah penting agar penerima bantuan tidak salah sasaran.

“Kami ingin memastikan sendiri kondisi rumah warga yang diusulkan. Dari hasil peninjauan, rumah ini memang memenuhi kriteria dan layak untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Lihat video: Potret Pedih Pendidikan RI, Guru Honorer di NTT Digaji Rp150 Ribu per Bulan

Dia menambahkan, program 15.000 RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Pemerintah, kata dia, berupaya agar program tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Read Entire Article
| Opini Rakyat Politico | | |