loading...
Pemerintah diminta pertegas fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan di daerah guna menyukseskan Program Tol Laut. Foto/SindoNews
JAKARTA - Pelaksanaan Program Tol Laut masih banyak terdapat masalah. Salah satunya terkait dengan penerbitan pakta integritas oleh Dinas Perdagangan di sejumlah daerah.
Perwakilan Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia, Hasan Renyan menilai ada diskriminasi dalam penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut pada 2026. Kondisi ini membuat Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan, (Kemendag) Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
“Setop diskriminasi penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut 2026. Kami meminta Kementerian Perdagangan mempertegas fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan di daerah dalam melakukan pengawasan terhadap harga penjualan barang yang diangkut melalui kapal tol laut bukan melakukan praktik diskriminasi terhadap consignee pengguna jasa tol laut,” kata Perwakilan Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia, Hasan Renyan, Jumat (13/2/2026).
Baca juga: Jembatan Nusantara Urat Nadi Logistik, Angkut 1,3 Juta Kendaraan di 19 Lintasan
Pihaknya meminta Kemendag menunda penonaktifan akun consignee sampai pakta integritas consignee 2026 diterbitkan oleh Dinas Perdagangan secara menyeluruh.
Lihat video: Keberlanjutan Program Tol Laut di Pemerintahan Prabowo - Gibran
“Kami meminta Kementerian Perdagangan untuk bersikap tegas kepada oknum Dinas Perdagangan di daerah yang menghambat pelaksanaan Program Tol Laut 2026 karena lambat dalam menerbitkan dokumen pakta integritas consignee sebagai syarat untuk membuat dan memperpanjang akun consignee pengguna jasa tol laut,” tegas Hasan.
Program Tol Laut merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan sejak 2015 hingga saat ini dengan tujuan untuk melakukan pemeratan ekonomi nasional antara wilayah indonesia timur dan wilayah indonesia barat, membangun dan mempercepat konektivitas logistik dan menekan biaya logistik untuk menurunkan disparitas harga khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
(cip)
