loading...
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, pada Selasa, 18 Agustus 2026. Foto: Istimewa
NEW DELHI - Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat prihatin ada negara maju dengan kekuatan ekonomi besar memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim sementara di saat yang sama bobot ekonomi mereka terus menyumbang sebagian besar emisi global. Hal itu disampaikan Jumhur dalam pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Jumhur juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Hal itu karena, Indonesia merupakan rumah bagi salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dengan lebih dari 300 ribu spesies yang diketahui, termasuk 9,7% tumbuhan berbunga di dunia, 14% mamalia, 18,6% burung, dan ekosistem laut Indonesia, yang terletak di jantung Segitiga Karang, menjadi rumah bagi 23% hutan mangrove, 16% spesies ikan laut global, 10% spesies karang dunia, dan beberapa konsentrasi reptil dan mamalia laut tertinggi.
Keanekaragaman hayati yang luar biasa tersebut mendukung jasa ekosistem yang penting untuk mitigasi iklim, adaptasi, dan ketahanan jutaan mata pencaharian. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau, dengan lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di daerah pesisir, Indonesia berada di garis depan perubahan iklim.
Baca juga: 8 Negara dengan Udara Terbersih di Dunia, Salah Satunya Tetangga Indonesia
Kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim telah mempengaruhi masyarakat di seluruh kepulauan Indonesia. Ancaman tersebut dapat merusak kemajuan pembangunan, mengganggu mata pencaharian, dan mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur.
