loading...
Di balik narasi utang Indonesia masih aman yang sering didengungkan, sebuah peringatan keras datang dari mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier. Foto/Dok
JAKARTA - Di balik narasi utang Indonesia masih aman yang sering didengungkan, sebuah peringatan keras datang dari mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier . Ia secara blak-blakan menerangkan bahwa metodologi pengelolaan utang negara berpotensi menyeret Indonesia ke dalam krisis fiskal yang mencekik.
Fuad menyoroti akumulasi utang pemerintah yang kini telah menembus angka fantastis Rp8.000 triliun, yang didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Sukuk. Menurutnya, penggunaan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai tameng pembenaran utang adalah kekeliruan yang meninabobokan masyarakat.
Menurut Fuad Bawazier, pemerintah seharusnya tidak melihat batas aman utang negara dari rationya terhadap PDB yang masih di bawah ketentuan UU, yaitu maksimal 60%. Tetapi harus dilihat dari kemampuan membayar kembali, baik pokok dan bunganya yang semakin lama semakin besar rationya.
Baca Juga: Purbaya Beberkan Penyebab Neraca Perdagangan Mei 2026 Defisit
"Utang itu dibilang masih aman karena belum melebihi 60% dari PDB. Saya bilang, utang itu tidak dibayar pakai PDB! Utang itu kan duit cash kontan. Emang Pendapatan Domestik Bruto bisa buat bayar utang? Nggak bisa! Utang itu dicicil pakai uang, yang bersumber dari pendapatan negara," tegas Fuad dalam Podcast TO THE POINT AJA di SINDOnews, Jumat (18/7)
Sri Mulyani yang Memulai, Tapi Gagal Mengakhiri
Fuad membandingkan tata kelola utang zaman Orde Baru hingga awal reformasi dengan era modern saat ini. Pada masa Presiden Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, hingga Megawati Soekarnoputri, Indonesia mengandalkan pinjaman luar negeri bilateral/multilateral (seperti CGI dan World Bank).
Meskipun nilainya ratusan triliun, utang model lama ini memiliki rekening proyek yang jelas (capital expenditure). Setiap sen pinjaman tercatat peruntukannya untuk membangun jembatan, jalan tol, atau waduk tertentu.
