loading...
Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi fondasi bagi pemerintah untuk memperkuat transformasi tata kelola data nasional, sehingga setiap keputusan pembangunan didukung oleh informasi yang akurat. Foto/Dok
JAKARTA - Pemerintah tengah menjalankan salah satu agenda statistik terbesar dalam satu dekade terakhir yakni Sensus Ekonomi (SE) 2026 . Melalui proses pendataan dari rumah ke rumah, pemerintah berupaya menyusun kembali "peta" ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
Sensus yang digelar Badan Pusat Statistik ( BPS ) setiap 10 tahun sekali itu bukan sekadar menghitung jumlah pelaku usaha. Lebih dari itu, SE2026 menjadi fondasi bagi pemerintah untuk memperkuat transformasi tata kelola data nasional, sehingga setiap keputusan pembangunan didukung oleh informasi yang akurat.
Seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah juga terus meluruskan beragam informasi yang kurang tepat mengenai tujuan pelaksanaan sensus tersebut. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti memastikan, seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik nasional.
Baca Juga: Sensus Ekonomi Tak Hanya Dilakukan Indonesia: Gerakan Global yang Diikuti Malaysia hingga Zimbabwe
Menurut Amalia, jaminan tersebut merupakan amanat Undang-Undang yang mewajibkan BPS menjaga kerahasiaan data responden. Dalam proses pendataan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya digunakan untuk memverifikasi identitas melalui sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna memastikan kualitas data statistik.
" Data pribadi akan kami jaga kerahasiaannya dan keamanan datanya. Petugas kami tidak akan memfoto NIK, KTP ataupun kartu keluarga. Data hanya dicocokkan dengan sistem Dukcapil. Dan yang paling penting, ini sensus ekonomi, bukan sensus perpajakan," ujar Amalia dalam Dialog FMB9 bertajuk “Satu Data Indonesia dan Kredibilitas BPS’, Senin (20/7).
Kemudian, kata Amalia, komitmen menjaga keamanan data tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kepercayaan publik. Sebab, kualitas kebijakan yang akan dihasilkan sangat bergantung pada kualitas informasi yang diperoleh dari masyarakat.
